Sponsored Content

Cegah Korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi

Posted on 3 Jun 2013 by redaksi | 125 Views

KPK1 Berbagai upaya ditempuh Pemerintah Kota Depok dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik, sebagaimana tertuang dalam misi pertama Pembangunan Kota Depok tahun 2011-2016. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk untuk mencegah tindak pidana korupsi. Unit tersebut tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Depok.

Unit Pengendalian Gratifikasi ini diharapkan mendorong pencapaian dalam tiga hal utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan integritas Pemerintah Kota Depok, dan pencegahan tindak korupsi. Secara aktif, unit ini melibatkan seluruh aparatur Pemerintah Kota Depok dalam gerakan pengendalian gratifikasi. “Siapa pun yang melihat dan mendapatkan bukti yang kuat (mengenai gratifikasi), maka orang tersebut wajib melaporkan,” tukas Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il dalam pembekalan pengendalian gratifikasi yang berlangsung di penghujung bulan Mei lalu.

Menurut penjelasan pasal 12B UU No.20 tahun 2001, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri (PNS) atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

KPK2 Namun, ketentuan di atas tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK (pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001). Seperti dilansir dari situs resmi KPK, total gratifikasi yang dilaporkan ke KPK per 30 April 2013 mencapai 532 yang terbagi ke dalam lima status kepemilikan: milik penerima, milik negara, sebagian milik negara, masih dalam proses, dan dikirimi surat.

Dalam pembekalan yang bertajuk “Pencegahan Tindak Korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi”, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono hadir sebagai narasumber. Pria kelahiran Ponorogo ini berbagi pengetahuan kepada seluruh kepala OPD, camat,  dan lurah se-Kota Depok mengenai esensi gratifikasi, undang-undang yang mengatur gratifikasi, dan berbagai sanksi yang siap menjerat PNS atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi.

Pengetahuan ini diharapkan memperjelas cakupan gratifikasi dan mendorong penguatan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi guna mencegah tindak korupsi di lingkungan penyelenggara negara di Kota Belimbing. “Depok beberapa kali masuk dalam kajian survei mengenai integritas pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh KPK,” ungkap Nur Mahmudi Isma’il. Pemerintah Kota Depok melihat survei tersebut dari sisi positif, yakni sebagai stimulus dalam upaya memperbaiki pelayanan dan integritasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok – 2013

redaksiCegah Korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi